Tel: (021)75875943 ext. 1123 Email: sekr-ptrim@bppt.go.id

PTRIM – BPPT Menjawab Kebutuhan Decommissioning Oil and Gas Platforms Dengan Inovasi Wahana Angkut ALPO

 

 

 Sambutan dari Kepala BPPT (Dr. Ir. Hammam Riza, M.Sc.)

 

(01/12) Pada Selasa, 01 Desember 2020 dilakukan Webiner Series Ketiga yang diselenggarakan oleh PTRIM - BPPT secara online dengan mengusung Tema: "Inovasi Desain Teknologi Wahana Angkut ALPO (Anjungan Lepas Pantai Pasca Operasi) Guna Mendukung Kemajuan Teknologi Lepas Pantai Indonesia".

 

Keynote Speaker oleh Prahoro Yulijanto Nurtjahyo,Ph.D. (Praktisi Offshore Structure Saat ini sebagai Ka. BPSDM-Kementerian ESDM) Dukungan Pemerintah dalam Kegiatan Decommissioning Anjungan Lepas Pantai Pantai Pasca Operasi (ALPO).

 

Moderator oleh Direktur PTRIM Dr. Taufiq Arif Setyanto,S.T., M.Eng

 

Pembicara 1 oleh  I Gede Dian Aryana,S.T., M.T. (Spesialis Pratama Bidang Operasi SKK Migas)

 

Pembicara 2 oleh  Didik Purwanto,M.Sc. (President Director, PT. Elnusa Trans Samudera)

 

Pembicara 3 oleh  Ir. Bambang Gunawan (Offshore Installation Manager, PT. Duta Marine)

 

Pembicara 4 oleh Dr. Ir. Wasis Dwi Aryawan,M.Sc. (Kepala Departemen Teknik Perkapalan ITS)

 

Pembicara 5 oleh  Ir. Abdul Ghofur,M.Sc. (Perekayasa – BPPT )

 

PTRIM mengadakan Webinar dengan tema Inovasi Teknologi Wahana Angkut ALPO.  Webinar ini merupakan salah satu sarana untuk memperkenalkan program-program yang ada di BPPT serta dalam rangka menjalin kerjasama dengan para mitra yang potensial baik dari Intitusi Kementerian, Perguruan Tinggi, Industri maupun Pemakai, kata Kepala BPPT Dr. Ir. Hammam Riza, M.Sc. 

 

Dikatakan Hammam, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak dan gas bumi yang tersebar di perairannya. Di sisi lain, Indonesia juga mempunyai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I s.d. III yang relatif padat lalu lintasnya serta perairan lainnya yang juga dipadati dengan banyak platform-platform offshore yang sudah tidak dipakai atau sudah berusia di atas ketentuan layak operasinya.

 

 

 

Indonesia’s Offshore Working Area (Sumber: SKK, 2019)

 

Di perairan laut Indonesia terdapat 634 offshore oil and gas platforms dengan catatan 513 unit dalam status operasional, 101 unit tidak beroperasi dan 13 unit sudah siap untuk ditinggalkan. Dengan banyaknya offshore oil and gas platforms yang sudah melampaui masa tugasnya (umur) dan sudah tidak produktif lagi, maka diwajibkan untuk dilakukan decommissioning. Ada beberapa konvensi Internasional dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan decommisioning ini antara lain:

 

Konvensi Internasional

  • Konvensi Genewa tentang Landas Kontinen 1958.  Dimana di dalam pasal 5 ayat (5) menyatakan bahwa instalasi apapun yang terpasang dan tidak terpakai haruslah dipindahkan secara menyeluruh.
  • Konvensi Dumping London 1972. Dalam konvensi ini dibahas pelarangan atas dumping. Dumping diterjemahkan sebagai tindakan pembuangan di laut, dimana dengan ditinggalkannya anjungan secara parsial maupun keseluruhan termasuk dalam dumping.
  • Hukum Laut Internasional 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea / UNCLOS). Di sini dijelaskan secara jelas mengenai Decommissioning, dimana untuk pemindahan harus dipastikan akan beberapa perhatian (perikanan, perlindungan laut, dan hak tugas negara lain). Adapun yang tidak dipindah secara menyeluruh diperlukan publisitas yang lengkap, untuk keselamatan navigasi.

     

 

Kebijakan Pemerintah Indonesia

  •          UU Nomor 19 Tahun 1961 tentang Persetujuan atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut
  •          UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982
  •          UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  •          UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  •          PP Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai
  •          PP no. 06 tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi Laut
  •          PP No. 05 tahun 2010 tentang Kenavigasian
  • Permen Hub No. 129 tahun 2016 tentang Alur-Pelayaran Di Laut Dan Bangunan Dan/Atau Instalasi Di Perairan
  • PMK No. 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak Dan Gas Bumi
  • Permen ESDM No. 15 tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
  • PTK SKK MIGAS No. 040/PTK/XI/2018 Rev.01 tentang Abandonment and Site Restoration (ASR)
  • SNI 13-6910-2002 tentang Operasi Pengeboran Lahan dan Lepas Pantai di Indonesia yang Aman

 

Dalam upaya mendukung kebijakan Pemerintah tersebut BPPT sebagai lembaga kaji terap yang mempuyai 7 peran di dalamnya terus melakukan upaya-upaya yang memberikan solusi bagi dunia Industri. Inovasi Desain Teknologi Wahana Angkut ALPO dengan konsep 3 in 1 (tug boat, crane barge, dan pontoon) adalah salah satu dari program flagship unit kerja Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim (PTRIM) yang dapat menjawab kebutuhan decommissioning offshore oil and gas platforms. 

 

Text Box: MASIH RENDAH

Ekosistem Inovasi

Tentu saja dalam pelaksanaan inovasinya, BPPT sangat memerlukan keterlibatan pihak-pihak atau institusi di luar BPPT sesuai dengan bidangnya agar ekosistim inovasi juga berkembang. Lembaga pendidikan seperti ITS telah dan sedang melakukan kajian teknoekonomi bagi pengembangan wahana angkut ALPO tersebut, lembaga sertifikasi seperti Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) diperlukan dalam rangka proses approval design wahananya. Industri galangan juga nantinya sangat diperlukan dalam rangka pembangunan wahana tersebut. Dalam proses menuju hilirisasi produk ini nantinya, kerjasama antar semua stake holder sangat diperlukan dengan berbagai cara komunikasi yang harus dipelihara.

 Konsorsium Pengembangan Wahana Angkut ALPO

 

Hammam berharap, pertemuan ini merupakan sebagai titik awal proses sinergi antar semua stake holder untuk mensukseskan salah satu Program Riset Nasional (PRN).

 

Statistik Pengunjung

0.png8.png5.png0.png5.png5.png
Today92
Yesterday111
This week326
This month326
Total85055

 

 

 

Hubungi Kami

Gedung Teknologi 2 lantai 3 Kawasan PUSPIPTEK

Setu Tangerang Selatan 15314

Telp : (021)75875943 ext. 1123

Fax  : (021)75791280)

Email : sekr-ptrim@bppt.go.id